KOHANUDNAS

Logo Kohanudnas

Komando Pertahanan Udara Nasional disingkat Kohanudnas merupakan komando utama terpenting dalam kekuatan Markas Besar TNI. Kohanudnas berfungsi sebagai mata dan telinga yang mengawasi berbagai pergerakan pesawat udara yang melintasi wilayah Indonesia. Kohanudnas didirikan pada 9 Februari 1962. Sebagai pengawal keamanan wilayah Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Kohanudnas didukung oleh Satuan Radar TNI-AU yang ditempatkan di berbagai daerah. Selain itu Kohanudnas juga telah mengintegrasikan data dari radar-radar sipil di seluruh Indonesia.
Markas Komando Kohanudnas berada di Jl. Mustang 5 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

 

Tugas Kohanudnas

Kohanudnas merupakan salah satu Kotama Tempur TNI Angkatan Udara yaitu Koopsau, Kohanudnas, dan Korpaskhas. Kohanudnas bertugas menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasional lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi unsur-unsur Hanud TNI AU dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur Hanud dalam jajarannya (Wing 100 Hanud Terminal/Menengah-Jauh Paskhas, Wing 200 Satuan Radar, Wing 300 Skadron-Skadron Udara Tempur Sergap, dan Wing 400 Hanud Titik Paskhas) dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

 

Satuan Kohanudnas

Sekarang ini Kohanudnas memiliki empat Komando Sektor (Kosek) dan Pusdiklat Hanudnas, yaitu:

• Kosek Hanudnas I di Jakarta
  • Satuan Radar 211 di Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang
  • Satuan Radar 212 di Ranai
  • Satuan Radar 213 di Tanjung Pinang
  • Satuan Radar 214 di Tegal
  • Satuan Radar 215 di Congot, Wates, Yogyakarta
  • Satuan Radar 216 di Cibalimbing, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
• Kosek Hanudnas II di Makassar
  • Satuan Radar 221 di Ngliyep, Malang
  • Satuan Radar 222 di Ploso, Jombang
  • Satuan Radar 223 di Balikpapan
  • Satuan Radar 224 di Kwandang, Gorontalo
  • Satuan Radar 225 di Tarakan
• Kosek Hanudnas III di Medan
  • Satuan Radar 231 di Lhokseumawe
  • Satuan Radar 232 di Dumai
  • Satuan Radar 233 di Sabang
  • Satuan Radar 234 di Sibolga
• Kosek Hanudnas IV di Biak (diresmikan KSAU pada 25 Maret 2004).
  • Satuan Radar 241 (ex. 251) di Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
  • Satuan Radar 242 di Tanjung Warari, Biak
  • Satuan Radar 243 di Timika, Papua
  • Satuan Radar 244 di Merauke, Papua
  • Satuan Radar 245 di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat
• Pusdiklathanudnas di Surabaya

 

Sejarah

Setelah dibentuk, Kohanudgab memiliki peran yang besar dalam rangka pembebasan Irian Barat. Kohanudnas sendiri telah terbentuk sejak tanggal 9 Februari 1962, namun untuk merebut Irian Barat maka unsur Kohanudnas tergabung dalam Komando Pertahanan Udara Gabungan Mandala (Kohanudgabla) yang berada di bawah Komando Operasi Mandala (Kola), yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 dengan Panglima AU Mandala Kolonel Udara Leo Wattimena (naik menjadi Komodor Udara). Tugas Kohanudgab dalam operasi Trikora adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia, dan mengembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan di bidang diplomasi, agar dalam waktu sesingkat-singkatnya di wilayah Irian Barat secara de facto dapat diciptakan daerah bebas atau dapat didudukan unsur-unsur kekuasaan pemerintah daerah Republik Indonesia. Ada 4 unit Radar yang ditempatkan di Wilayah ADC II Kohanudgab yaitu 1 unit radar EW berada di Morotai, 1 unit radar EW berada di Ambon, 1 unit radar GCI/EW di Bula dan 1 unit radar EW berada di Langgur (pindah ke Letfuan) Di antara 4 unit radar, yang paling efektif dalam operasional adalah adalah radar di Bula dipimpinan Mayor Udara Aried Riyadi. Radar ini terletak di sebelah Timur Pulau Seram dan ditengah mandala operasi.
Dalam Kola, unsur rudal belum dilibatkan, namun beberapa senjata banyak berperan untuk melindungi pasukan sendiri, mulai dari PSU (Penangkis Serangan Udara) dari AURI maupun ALRI, sampai dengan ARSU (Artileri Sasaran Udara). Di bawah kendali PSU sebanyak 3 batalyon, dan ARSU sebanyak 4 batalyon. Batalyon-batalyon ARSU tersebut adalah Batalyon Pattimura (tersebar di sekitar Pangkalan Udara di Morotai), Batalyon Amahai, Batalyon Laha dan Batalyon Letfuan. Senjata yang dimiliki berupa tripple gun kaliber 30 mm buatan Oerlikon di Swiss. Kohanudgab mengandalkan kekuatan KRI yang berada di Pulau Plang, Bitung dan Ambon. Mandala operasi laut berada di Laut Arafuru. ALRI mengerahkan beberapa jenis kapal cepat roket (fast rocket ship) sebanyak 12 kapal buatan Rusia, kapal anti kapal selam (sub chaser) buatan Yugoslavia, kemudian 4 kapal motor terpedo boat (MTB) ditambah 3 kapal LST (landing ship tank). Kapal-kapal tersebut beroperasi di daerah Dobo, Pulau Ujir, Pulau Kasir di Kepulauan Aru dan Tanjung Weda - Kepulauan Kei. Selama kegiatan operasi pangkalan kapal berada di Halong, Ambon, kemudian kekuatan Udara TNI AL berada di bagian Utara Pulau Ambon dengan 6 Pesawat Gannet dan 2 Pesawat Albatross. Pada saat itu, tidak semua KRI dilengkapi radar pertahanan udara, beberapa KRI hanya memiliki persenjataan meriam anti serangan udara. Selain itu, kekuatan KRI ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai gap filler (pengisi celah kosong) bagi radar pertahanan udara. Sedang pesawat Gannet dan Albatross berfungsi untuk pengamanan KRI dan jalur pelayarannya.
Angkatan Udara Belanda (Militaire Luchtvaart) berusaha mempertahankan penjajahan di bumi Irian Barat, dan berpusat di Biak. Pada April 1960, Belanda semakin meningkatkan kekuatannya dengan menghadirkan kapal induk “Karel Doorman” untuk memperkuat Detasemen AU Belanda (Zcommando Luchtverdediging Nederlauds Nieuw/CLUNNG). Komposisi kekuatannya adalah 12 pesawat tempur Neptune P2V-7, 6 pesawat helicopter, 4 pesawat Dakota C-47, 2 unit radar Type 15 MK-IV (Early Warning). Dua Radar tersebut berada di Pulau Numfor Biak dan Pulau Raja Zumpat - Sorong. Radar EW dengan jarak jangkau 200 NM penempatannya telah dipersiapkan sejak tahun 1954. Sedang kekuatan pesawat buru sergap berada di Sorong, dengan wilayah patroli sepanjang garis pantai Selatan Irian Barat dan Sorong Fakfak-Kaimana hingga Merauke. Sedangkan wilayah operasi pertahanan udara berada di pantai Utara Irian Barat dari Sorong – Manukwari – Biak dan Jayapura. Selain 2 unit radar darat di atas, Belanda juga telah memasang sebuah Radar di Pulau Wundi dan diperkuat dengan Radar kapal perang. Hanud Kohanudgabla juga diperkuat dengan pesawat pembom strategis Tu-16 yang mampu menjangkau pusat konsentrasi kekuatan tempur Belanda yang berada di Biak. Pada operasi Trikora ini keunggulan udara berada di pihak Indonesia.

 

Panglima

Daftar panglima Kohanudnas:

No.	Nama	Dari	Sampai
1.	Laksamana Muda Udara H.M.Soedjono	1962	1966
2.	Laksamana Muda Udara L.W.J.Wattimena	1966	1967
3.	Laksamana Muda Udara Roesmin Noerjadin	1967	1969
4.	Marsekal Muda TNI Sudjatmiko	1969	1973
5.	Marsekal Muda TNI Suwondo	1973	1978
6.	Marsekal Muda TNI Iskandar	1978	1984
7.	Marsekal Muda TNI Hartono	1984	1987
8.	Marsekal Muda TNI Ateng Suarsono	1987	1989
9.	Marsekal Muda TNI Isbandi Gondosuwignyo	1989	1991
10.	Marsekal Muda TNI Subagyo	1991	1993
11.	Marsekal Muda TNI F.X. Soejitno	1993	1995
12.	Marsekal Muda TNI Irawan Saleh	1995	1997
13.	Marsekal Muda TNI M. Koesbeni	1997	1999
14.	Marsekal Muda TNI Sonny Rizani	1999	2000
15.	Marsekal Muda TNI Wartoyo	2000	2001
16.	Marsekal Muda TNI Zeky Ambadar	2001	2002
17.	Marsekal Muda TNI Achmad Hasan Sadjad	2002	2003
18.	Marsekal Muda TNI Wresniwiro	2003	2003
19.	Marsekal Muda TNI Faustinus Djoko Poerwoko	2003	2006
20.	Marsekal Muda TNI Eris Heriyanto, S.Ip, M.A	2006	2007
21.	Marsekal Muda TNI Pandji Utama Iskaq, S.Ip	2007	2008
22.	Marsekal Muda TNI Drajat Rahardjo, S.Ip	2008	2010
23.	Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, S.T	2010	2011
24.	Marsekal Muda TNI Johnny FP. Sitompul	2011	2012
25.	Marsekal Muda TNI F. Henry Bambang Soelistyo	2012	2013
26.	Marsekal Muda TNI Hadiyan Sumintaatmadja	18 Februari 2013	26 Oktober 2015
26.	Marsekal Muda TNI Abdul Muis	26 Oktober 2015	23 Februari 2017
27.	Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, S.E. M.M.	23 Februari 2017	Sekarang

 

Peristiwa Bawean

Pada tanggal 2 Juli 2003 sekitar 11:38 Military Coordination Civil di Bandar Udara (Bandara) Ngurah Rai, Bali, menangkap pergerakan manuver beberapa pesawat asing di wilayah sebelah barat laut Pulau Bawean. Dalam pemantauan melalui radar, penerbangan gelap itu jumlahnya berubah-ubah antara empat pesawat kadang-kadang hingga sembilan pesawat yang melakukan manuver di atas Pulau Bawean tanpa memiliki izin perlintasan di lintasan udara (air way) Indonesia yang ada. (Indonesia memiliki lebih dari 1.000 perlintasan domestik dan 42 perlintasan internasional). Penerbangan gelap itu pun kadang berada di ketinggian 15.000 kaki, tetapi kadang naik sampai 30.500 kaki dengan kecepatan sampai 450 knot. Kemudian menghilang beberapa waktu dan setelah beberapa saat kemudian muncul kembali di daerah tersebut. Akibat manuver penerbangan gelap tersebut, sejumlah penerbangan sipil Indonesia yang melintas di wilayah tersebut mendapat gangguan, antara lain seperti penerbangan pesawat Bouraq dari Banjarmasin menuju Surabaya. Pilot pesawat Bouraq mengira itu pesawat tempur TNI AU sehingga hal tersebut dilaporkan ke Air Traffic Controller (ATC) di Bandara Juanda, Surabaya.
Selain tidak memiliki izin, penerbangan gelap tersebut juga mencurigakan karena tidak mengadakan kontak radio sama sekali ke ATC yang berada di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Juanda (Surabaya), atau dengan ATC Bandara Ngurah Rai (Denpasar). Untuk itulah, setelah melalui perkembangan yang terekam, Panglima Kosek Hanudnas II Makassar Marsekal Pertama TNI Pandji Utama Iskaq memerintahkan satu penerbangan yang terdiri dari dua pesawat F-16 Fighting Falcon I dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi, Madiun, untuk melaksanakan identifikasi visual. Sekitar pukul 18.15, kedua pesawat F-16 TNI AU mendarat kembali di Lanud Iswahyudi setelah menyergap dan memperingati kelima pesawat F-18 Hornet, yang mengaku dari US Navy yang tengah mengawal armada Navy yang mengarah ke timur melalui perairan internasional. Setelah penyergapan tersebut, kelima pesawat F-18 Hornet tersebut langsung pergi menjauh.

 

Rencana Kedepan

Kohanudnas merupakan ujung tombak Kotama Operasional TNI AU yang bertugas melaksanakan Penegakan hukum di Udara dan mengatur seluruh potensi kekuatan udara bangsa indonesia. Terkait kekuatan minimum yang diperlukan Kohanudnas sebagai salah satu Ujung Tombak TNI AU dalam operasi Pertahanan Udara maka Kohanudnas diharapkan segera menghidupkan kembali 3 Wing dan ditambah 2 wing yang sudah terbentuk saat ini yaitu Wing 200 Radar dan Wing 400 Hanud Titik Paskhas sehingga diharapkan menjadi 4 Wing yang berada di bawah Kohanudnas, terdiri dari :

1. Wing/Resimen 100 Peluncur Rudal menengah/jauh Paskhas (next) :
   1. Yon 101 peluncur rudal Paskhas Kohanudnas wilayah Kosekhanudnas I
   2. Yon 102 peluncur rudal Paskhas Kohanudnas wilayah Kosekhanudnas II
   3. Yon 103 peluncur rudal Paskhas Kohanudnas wilayah Kosekhanudnas III
   4. Yon 104 peluncur rudal Paskhas Kohanudnas wilayah Kosekhanudnas IV
   5. Yon 105 Pemeliharaan
2. Wing 200 Satuan Radar Kohanudnas, rencana 32 Satrad :
   1. Kosek Hanudnas I Jakarta :
      1. Satrad 211
      2. Satrad 212
      3. Satrad 213
      4. Satrad 214
      5. Satrad 215
      6. Satrad 216
      7. Satrad 217
      8. Satrad 218
   2. Kosek Hanudnas II Makassar :
      1. Satrad 221
      2. Satrad 222
      3. Satrad 223
      4. Satrad 224
      5. Satrad 225
      6. Satrad 226
      7. Satrad 227
      8. Satrad 228
   3. Kosek Hanudnas III Medan :
      1. Satrad 231
      2. Satrad 232
      3. Satrad 233
      4. Satrad 234
      5. Satrad 235
      6. Satrad 236
      7. Satrad 237
      8. Satrad 238
   4. Kosek Hanudnas IV Biak :
      1. Satrad 241
      2. Satrad 242
      3. Satrad 243
      4. Satrad 244
      5. Satrad 245
      6. Satrad 246
      7. Satrad 247
      8. Satrad 248
3. Wing 300 Buru Sergap Kohanudnas (next):
   1. Skadron Udara 301 Buru Sergap wilayah Kosekhanudnas I
   2. Skadron Udara 302 Buru Sergap wilayah Kosekhanudnas II
   3. Skadron Udara 303 Buru Sergap wilayah Kosekhanudnas III
   4. Skadron Udara 304 Buru Sergap wilayah Kosekhanudnas IV
4. Wing/Resimen 400 Hanud Titik Paskhas :
   1. Den Hanud 471 Paskhas Lanuma Halim Perdana Kusuma Jakarta
   2. Den Hanud 472 Paskhas Lanuma Hasanudin Makassar
   3. Den Hanud 473 Paskhas Lanuma Supadio Pontianak
   4. Den Hanud 474 Paskhas Lanuma Adisutjipto Yogyakarta
   5. Den Hanud 475 Paskhas Lanuma Rusmin Nuryadin Pekanbaru (next)
   6. Den Hanud 476 Paskhas Lanuma Suwondo Medan (next)
   7. Den Hanud 477 Paskhas Lanuma Iswahyudi Madiun (next)
   8. Den Hanud 478 Paskhas Lanuma Husein Sastranegara Bandung (next)
   9. Den Hanud 479 Paskhas Lanuma Manuhua Biak (next)
5. Pusdiklat Hanudnas Surabaya

Untuk mendukung dan memaksimalkan pertahanan udara maka perlu adanya integrasi dengan Den Hanud Arhanud PSU Paskhas yang terdapat di tiap Lanuma/Lanud dan 40 Pangkalan Udara (sudah ada).

PROFILE BAIS TNI

Badan Intelijen Strategis

Badan Intelijen Strategis (disingkat BAIS TNI) adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.^[1] BAIS bertugas untuk menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan -biasa disebut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang- kepada Panglima TNI dan Departemen Pertahanan.^[2]Markas BAIS terletak di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Sejarah

 

PSiAD

BAIS berawal dari Pusat Psikologi Angkatan Darat (disingkat PSiAD) milik Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) untuk mengimbangi Biro Pusat Intelijen (BPI) di bawah pimpinan Subandrio, yang banyak menyerap PKI.^[3]

Pusintelstrat

Di awal Orde Baru, Dephankam mendirikan Pusat Intelijen Strategis (disingkat Pusintelstrat) dengan anggota-anggota PSiAD sebagian besar dilikuidasi ke dalamnya.^[3]
Pusintelstrat dipimpin oleh Ketua G-I Hankam Brigjen L.B. Moerdani. Jabatan tersebut terus dipegang sampai L.B. Moerdani menjadi Panglima ABRI. Pada era ini, intelijen militer memiliki badan intelijen operasional yang bernama Satgas Intelijen Kopkamtib. Badan inilah yang di era Kopkamtib berperan penuh sebagai Satuan Intelijen Operasional yang kewenangannya sangat superior.^[3]

Badan Intelijen ABRI (BIA)

Tahun 1980, Pusintelstrat dan Satgas Intel Kopkamtib dilebur menjadi Badan Intelijen ABRI (disingkat BIA). Jabatan Kepala BIA dipegang oleh Panglima ABRI, sedangkan kegiatan operasional BIA dipimpin oleh Wakil Kepala.^[3]

Badan Intelijen Strategis (BAIS)

Tahun 1986 untuk menjawab tantangan keadaan BIA diubah menjadi BAIS. Perubahan ini berdampak kepada restrukturisasi organisasi yang harus mampu mencakup dan menganalisis semua aspek Strategis Pertahanan Keamanan dan Pembangunan Nasional. ^[3]

Kembali ke BIA dan BAIS

Belum lagi restrukturisasi dilaksanakan, terjadi lagi perubahan di mana Bais dikembalikan menjadi BIA, yang artinya secara formal lembaga ini hanya melakukan operasi intelijen militer.^[3]
Jabatan Ka BIA kemudian tidak lagi dirangkap oleh Panglima ABRI. Perubahan kembali dari Bais menjadi BIA, dapat dianggap sebagai bagian dari kampanye de-Benisasi (menghilangkan pengaruh LB Moerdani). Kekuatan politik dominan di era akhir tahun 1980-an berpendapat bahwa Bais masih berada dalam pengaruh L.B. Moerdani yang pada waktu itu sudah pensiun. Isu berkembang subur, karena sampai tahun 1987 L.B. Moerdani masih memiliki ruang di Kompleks BAIS (Tebet, Jakarta Selatan), dan dia sering tidur di sana.^[3]
Tahun 1999, BIA kembali menjadi BAIS TNI.^[3]

 

Organisasi

 

Kepala BAIS

BAIS dipimpin oleh seorang perwira tinggi berbintang dua. Mereka yang pernah menjadi Kepala BAIS (Ka BAIS) diantaranya adalah:

1. Brigadir Jenderal TNI L.B. Moerdani
2. Letnan Jenderal TNI Tyasno Sudarto
3. Mayor Jenderal TNI Sutaryo
4. Laksamana Pertama TNI Mulyo Wibisono
5. Marsekal Madya TNI Ian Santoso
6. Mayor Jenderal TNI Syamsir Siregar
7. Mayor Jenderal TNI Farid Zaenudin
8. Mayor Jenderal TNI (Mar) Muhammad Lutfie^[4]
9. Mayor Jenderal TNI Syafnil Armen, S.Ip, S.H, M.Sc^[5]
10. Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin
11. Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto
12. Mayor Jenderal TNI M Erwin Syafitri
13. Mayor Jenderal TNI Yayat Sudrajat
14. Mayor Jenderal TNI Hartomo

Satuan Induk BAIS TNI

BAIS memiliki satuan militer yang disebut Satuan Induk Badan Intelijen Strategis - Tentara Nasional Indonesia ( disingkat: SatInduk BAIS - TNI ) yang bermarkas di Cilendek Barat, Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat.^[6]SatInduk BAIS - TNI dipimpin oleh seorang Komandan yang berpangkat Brigadir Jenderal ( disingkat: Brigjen ).

 

Komandan Satuan Induk BAIS TNI

1. Brigadir Jenderal TNI Herry Ramlan J.
2. Brigadir Jenderal TNI Joni Supriyanto
3. Brigadir Jenderal TNI Andjar Wiratma
4. Brigadir Jenderal TNI H Dedi Sambowo

Saat ini Komandan Satuan Induk BAIS TNI (disingkat: DanSatInduk BAIS TNI), dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI H Dedi Sambowo.

 

Lingkup Kerja Satuan Induk BAIS TNI

A. Pendidikan Intelejensi

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Lanjutan
3. Pendidikan Strategis

B. Pembinaan Fungsi Intelejensi

1. Penyelidikan
2. Pengamanan
   • Material / Assets
   • Personil
   • Berita / Informasi
3. Penggalangan / Pembinaan

C. Pembinaan / Penyediaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan TNI

 

PROFILE PASPAMPRES

Logo Paspampres

Pasukan Pengamanan Presiden

Pasukan Pengamanan Presiden atau (PASPAMPRES) merupakan pasukan gabungan dari kesatuan-kesatuan khusus Tentara Nasional Indonesia seperti: Kopassus, Marinir, Kopaskhas, dan Kostrad yang setiap prajurit atau anggotanya dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, inteligensi, postur, dll untuk bertugas menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarga. PASPAMPRES lahir spontan bersama dengan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sama halnya dengan kelahiran TNI dan Polri. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, terlihat adanya para pemuda pejuang yang berperan mengamankan Presiden. Para pemuda yang berasal dari kesatuan tokomu kosaku tai berperan sebagai pengawal pribadi, dan para pemuda eks PETA (Pembela Tanah Air) berperan sebagai pengawal Istana.
Situasi keamanan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sangat memprihatinkan, di beberapa daerah terjadi pertempuran sebagai respon atas keinginan penjajah Belanda dengan bantuan tentara sekutu untuk menduduki kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia . Ketika keselamatan Presiden mulai terancam dengan didudukinya Jakarta oleh Belanda pada tanggal 3 Januari 1946. Mengingat kekuatan bersenjata Belanda semakin besar dan terpusat di Jakarta , serta pertimbangan intelijen RI saat itu yang memperkirakan adanya keinginan Belanda untuk menyandera Presiden RI dan Wakil Presiden RI, maka atas perintah yang dikeluarkan Mr. Pringgodigdo selaku Sekertaris Negara, diputuskan untuk melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional yang dikenal dengan istilah “Hijrah ke Yogyakarta”. Pada pelaksanaan penyelamatan ini telah ditampilkan kerjasama unsur – unsur pengamanan Presiden RI yang terdiri dari beberapa kelompok pejuang, ada kelompok yang menyiapkan Kereta Api Luar Biasa (KLB), ada yang mengamankan rute Jakarta – Yogyakarta, ada pula yang menyelenggarakan pengamanan di titk keberangkatan yang terletak di belakang kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur no 56, Jakarta.
Secara rahasia KLB ini diberangkatkan pada tanggal 3 Januari 1946 sore hari menjelang gelap dan keesokan harinya tanggal 4 Januari 1946 tiba di Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta Presiden Ri menetap di bekas rumah Gubernur Belanda di Jalan Malioboro (depan benteng Vredeburg). Sedangkan Wakil Presiden RI bertempat tinggal di Jalan Reksobayan no 4 Yogyakarta. Dalam pelaksanaan operasi penyelamatan saat itu telah terjadi kerja sama antara kelompok pengamanan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka tanggal 3 Januari 1946 dipilih sebagai Hari Bhakti Paspampres.

 

Sejarah

Resimen Tjakrabirawa

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Resimen Tjakrabirawa

Sejarah mencatat bahwa telah terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang berhasil di cegah dan digagalkan, antara lain: peristiwa perebutan kekuasaan tanggal 3 Juli 1946, peristiwa granat Cikini tanggal 30 November 1957, peristiwa MIG-15 “Maukar” tanggal 9 Maret 1960, peristiwa pelemparan granat di Jalan Cendrawasih tanggal 7 Januari 1962 dan peristiwa penembakan pada saat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta tanggal 14 Mei 1962.
Mempertimbangkan dan mengantisipasi keadaan yang demikian mengkhawatirkan terhadap keselamatan jiwanya tersebut dan atas usul Menkohankam/KASAB (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) pada saat itu Jenderal A.H Nasution, maka Presiden Soekarno berkeinginan untuk membentuk sebuah pasukan yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan jiwa Kepala Negara beserta keluarganya. Pasukan khusus tersebut dikenal dengan RESIMEN TJAKRABIRAWA (Tjakrabirawa adalah nama senjata pamungkas milik Batara Kresna yang dalam lakon wayang purwa digunakan sebagai senjata penumpas semua kejahatan).
Selanjutnya bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Presiden Soekarno tanggal 6 Juni 1962 dibentuklah kesatuan khusus Resimen Tjakrabirawa dengan Surat Keputusan Nomor 211/PLT/1962. Resimen Tjakrabirawa dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pengamanan yang semula Presiden Soekarno hanya dikawal oleh Detasemen Kawal Pribadi (DKP) dibawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Mangil Martowidjoyo menjadi satuan yang anggotanya dipilih dari anggota – anggota terbaik dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian yang masing – masing angkatan terdiri dari satu batalyon dengan Komandannya Brigadir Jenderal Moh. Sabur dan Wakil Komandanya Kolonel Cpm Maulwi Saelan. Tujuan dibentuknya Resimen Tjakrabirawa ini sebagaimana disebutkan dalam amanat Presiden Soekarno pada upacara penganugerahan “Dhuaja” kepada Resimen Tjakrabirawa tanggal 9 September 1963.
Setelah 3 tahun bertugas, peran Tjakrabirawa sebagai Resimen Khusus yang bertugas melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap diri Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya berakhir pada tanggal 28 Maret 1966. Kesatuan ini dilikuidasi berdasarkan surat perintah Menteri Panglima Angkatan Darat nomor Sprint/75/III/1966 karena proses sejarah.

 

Satgas Pomad Para

Indonesia sekitar akhir tahun 1965 sedang mengalami pembenahan secara menyeluruh. Krisis politik yang selama berbulan – bulan dialami sebagai akibat lebih lanjut dari meletusnya peristiwa G30S/PKI. Berdasarkan Surat Perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Nomor PRIN.75/III/1966 tanggal 23 Maret 1966 yang berisi tentang perintah kepada Direktur Polisi Militer Angkatan Darat (Brigjen TNI Sudirgo) untuk melaksanakan serah terima penugasan dari Resimen Tjakrabirawa kepada Polis Militer Angkatan Darat. Tidak lebih dari tiga hari setelah serah terima pelaksanaan tugas pengawalan terhadap Kepala Negara berlangsung, Direktur Polisi Militer langsung mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : Kep-011/AIII/1966 tanggal 25 Maret 1966 yang berisi tentang pembentukan Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat (Satgas POMAD) dimana ditunjuk Letkol Cpm Norman Sasono sebagai Komandan Satgas Pomad Para. Satgas Pomad Para yang berkedudukan dibawah Direktorat Polisi Militer yang terdiri dari Batalyon Pomad Para sebagai inti, dibantu Denkav Serbu, Denzipur dan Korps Musikdari Kodam V Jakarta Raya, Batalyon II PGT (Pasukan Gerak Tjepat) Angkatan Udara, Batalyon Brimob Polisi Negara, serta batalyon Infanteri 531/Para Raiders yang kemudian diganti oleh Batalyon Infanteri 519/Raider Para keduanya dari Kodam VIII Brawijaya. Dengan tugas mengawal Kepala Negara RI dan Istana Negara, serta melaksanakan tugas – tugas protokoler kenegaraan, Satgas Pomad Para berkedudukan dibawah Direktorat Polisi Militer dengan unsur – unsurnya antara lain terdiri dari 2 Batalyon Pomad, 1 Batalyon Infanteri Para Raider, serta 1 Detasemen Kaveleri Panser. Batalyon I Pomad Para berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Jakarta Pusat yang dulunya bekas Markas Serta Asrama Resimen Tjakrabirawa, dengan tugas pokok “Melaksanakan pengawalan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta Tamu Asing setingkat Kepala Negara, melaksankan pengawalan Istana Merdeka Utara, Istana Merdeka Selatan serta kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden”. Batalyon II Pomad Para berkedudukan di Ciluer – Bogor yang merupakan bekas asrama Batalyon I Pomad Para dengan tugas melaksankan pengawalan Istana Bogor, Istana Cipanas, serta membantu Batalyon I Pomad Para dalam melaksanakan tugas pokoknya. Batalyon Kaveleri Serbu Kodam V Jaya tetap di BP kan ke Satgas Pomad, sedangkan Batalyon 531/Para Raiders selanjutnya ditarik kembali ke Kodam Brawijaya untuk bertugas dilingkungan angkatan Darat.
Sesuai dengan perkembangan organisasi dilingkunangan TNI-AD Batalyon II Pomad akhirnya dilikuidasi. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1967 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat (Jenderal TNI Soeharto) dengan Nomor : KEP-681/VI/1967 yang berisi penetapan pembebasan Direktur Polisi Militer Angkatan Darat dari tugas pengkomandoan terhadap Satgas Pomad. Untuk pembinaan selanjutnya kesatuan khusus tersebut ditetapkan secara langsung berada di bawah kendali Menteri /Panglima Angkatan Darat.

 

Paswalpres (Pasukan Pengawal Presiden)

Presiden RI Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima tertinggi ABRI sejak awal tahun 1970 turun langsung membenahi organisasi ABRI hingga tertata dan terintegrasi di bawah satu komando Panglima ABRI. Satgas Pomad Para yang dibawak kendali Markas Besar ABRI ikut dibenahi dengan dikeluarkannya Surat Perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 tanggal 13 Januari 1976 yang berisi pokok – pokok organisasi dan prosedur Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES). Melalui surat perintah tersebut ditentukan tugas pokok Paswalpres yaitu “Menyelenggarakan pengamanan fisik secara langsung bagi Presiden Republik Indonesia serta menyelenggarakan juga tugas – tugas protokoler khusus pada upacara – upacara kenegaraan”. Untuk organisasi Paswalpres diatur secara rinci dalam surat perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 antara lain :

• Unsur Pimpinan
• Unsur Pembantu Pimpinan
• Unsur Pelayan Staf
• Unsur Pelaksanan, yang terdiri dari:
  • Detasemen Pengamanan Khusus (Denpamsus) yang bertugas sehari–hari melakukan pengamanan fisik secara langsung terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Detasemen Pengamanan Khusus terdiri dari:
    • Kelompok Komando (Pokko)
    • Kompi Kawal Pribadi (Ki Walpri)
    • Kompi Pengamanan Khusus (Ki Pam Sus)
    • Peleton Penyingkiran (Ton Kiran)
  • Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg) dimana Yonwalprotneg adalah satuan Polisi Militer yang langsung di Bawah Perintahkan kepada Paswalpres.

 

Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden)

Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988 tanggal 16 Februari 1988 Paswalpres masuk dalam struktur organisasi Bais TNI. Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan karena mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan obyek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai Pasukan Pengawal Presiden nama satuan Paswalpres diubah menjadi PASPAMPRES (Pasukan Pengamanan Presiden)
Berdasarkan keputusan Pangab Nomor Kep /04/VI/1993 tanggal 17 Juni 1993 Paspampres tidak lagi dibawah Badan Intelejen ABRI, akan tetapi berkedudukan dibawah Pangab dengan tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan keluarganya termasuk undangan pribadi serta tugas Protokoler khusus pada upacara Kenegaraan yang dilakukan baik dilingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, organisasi Paspampres disempurnakan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan Komandan dan Wakil Komandan
2. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Inspektorat, Staf Perencanaan, Staf Intelejen , Staf Operasi, Staf Personel dan Staf Logistik.
3. Unsur pelayanan tediri dari Pekas , Sekretariat dan Detasemen Markas.
4. Unsur Badan pelaksana terdiri dari Densi, Denkomlek, Denkes, Denpal, Denbekang dan Pusdalops.
5. Unsur pelaksana terdiri dari  :

• Grup A Paspampres, berkekuatan 4 Detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya.

• Grup B Paspampres, berkekuatan 4 Detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya.

• Grup C Paspampres, bertugas melatih dan membina kemampuan personil Paspampres TNI, serta 1 Detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres.
• Grup D Paspampres, berkekuatan 4 Detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

Grup D Paspampres

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko meresmikan Grup D Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) TNI dalam suatu upacara militer, bertempat di Lapangan Hitam Mako Paspampres TNI Tanah Abang, Jakarta, Senin (3/3/2014). Upacara Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Paspampres TNI yaitu berupa penambahan satu Grup dari yang sudah ada selama ini tiga grup (Grup A, Grup B, Grup C) menjadi empat grup yaitu Grup D serta pembentukan satu Detasemen Pendukung yang berkedudukan langsung di bawah Danpaspampres TNI.
Dalam tugasnya, Grup D yang dikomandani oleh Letkol Inf Novi Helmy Prasetya lulusan Akabri 1993 melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Komandan Paspampres

1. Brigjen TNI Sabur (1962-1965
2. Kolonel Cpm Norman Sasono (1965-1972)
3. Kolonel Cpm Darsa Soemihardja (1972-1975)
4. Kolonel Cpm Noenawar (1975-1979)
5. Brigjen TNI R. Sardjono (1979-1985)
6. Brigjen TNI Pranowo (1985-1993)
7. Brigjen TNI Jasril Jakub (1993-1995)
8. Mayjen TNI Sugiono (1995-1997)
9. Mayjen TNI Endriartono Sutarto (1997-1998)
10. Mayjen TNI Suwandi (1998-2000)
11. Mayjen TNI I Putu Sastra Wigarta (2000-2000)
12. Mayjen TNI Amir Tohar (2000-2001)
13. Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono (2001-2003)
14. Mayjen TNI (Mar) Agung Wijajadi S (2003-2006)
15. Mayjen TNI Suroyo Gino (2006-2007)
16. Mayjen TNI Suwarno, S.Ip, M.Sc (2007-2008)
17. Mayjen TNI Marciano Norman 2008-2010)
18. Mayjen TNI Waris (2010-2011)
19. Mayjen TNI Agus Sutomo (2011-2012)
20. Mayjen TNI Doni Monardo (2012-2014)
21. Mayjen TNI Andika Perkasa (2014-Sekarang)

 

PROFILE PANGLIMA TNI

PANGLIMA TNI 

Panglima Tentara Nasional Indonesia

Panglima Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara.^[1]
Jabatan Panglima TNI pertama kali dijabat oleh Jenderal Soedirman, yang saat itu bernama Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima TKR. Sebagai panglima pertama, Jenderal Soedirman tidak dipilih oleh Presiden Soekarno, tetapi dipilih oleh para anggota TKR sendiri melalui sebuah rapat yang disebut Konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945.
Setelah Jenderal Soedirman wafat, tidak dipilih panglima baru. Sebagai gantinya dipilih Kolonel TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi para kepala staf angkatan. Pada tahun 1954 jabatan KASAP dihapus^[2] dan sebagai gantinya dibentuk jabatan Gabungan Kepala-Kepala Staf, yang ketuanya dijabat secara bergiliran dari setiap angkatan.^[3]
Pada tahun 1962 jabatan Gabungan Kepala-Kepala Staf dihapus dan dibentuk jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata.^[4] Jabatan ini berlangsung hingga bulan Maret 1966 pada masa Kabinet Dwikora II.

Panglima Tentara Nasional Indonesia

Daftar di bawah ini adalah daftar para Panglima Tentara Nasional Indonesia, sebagai pimpinan angkatan perang yang secara organisasi dan hierarki militer memiliki wewenang komando membawahi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Pada masa Presiden Soekarno, selain sebutan jabatan Presiden Republik Indonesia, disebutkan pula jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Panglima Besar Revolusi/Mandataris MPRS/Ketua DPA/Pemimpin Tertinggi Front Nasional.

Kepala Staf Angkatan Perang/Bersenjata

Daftar di bawah ini adalah para pejabat dengan jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang pernah ada. Sebelum terpilihnya Pemimpin Tertinggi TKR, jabatan Kepala Staf Umum TKR adalah jabatan tertinggi yang pernah ada. Jabatan ini secara struktur organisasi berada diatas jabatan para kepala staf angkatan^[8] yang berfungsi sebagai koordinasi dan tidak memiliki wewenang komando terhadap setiap angkatan.
Jabatan kepala staf angkatan perang pertama diadakan pada tahun 1948 dengan Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang yang pertama. Jabatan ini awalnya adalah badan staf yang membantu Panglima Besar, menggantikan peran staf MBT (Markas Besar TNI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Urip Sumohardjo.^[18]
Setelah Panglima Besar Jenderal Soedirman wafat, tidak dipilih panglima baru. Sebagai gantinya ditunjuk Kolonel TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP), yang sejak bulan Januari 1950 sudah menjadi Pejabat Pelaksana (bahasa Belanda: fungerend) Kepala Staf Angkatan Perang. Pada awal tahun 1952 pangkatnya dinaikan satu tingkat menjadi Djenderal Major.^[19]

Daftar pejabat

No	Foto	Nama	Dari	Sampai	Angkatan	Keterangan
Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat
1		Letnan Jenderal Urip Sumohardjo	5 Oktober 1945	November 1948	TNI Angkatan Darat	Kepala Staf Umum TKR (1945-1946) Kepala Staf MBT (1946-1948)
Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
2		Jenderal Soedirman	12 November 1945	29 Januari 1950	TNI Angkatan Darat
Kepala Staf Angkatan Perang/Angkatan Bersenjata
3		Djenderal Major[20] TB Simatupang	29 Januari 1950	4 November 1953[21]	TNI Angkatan Darat	Kepala Staf Angkatan Perang (1950-1953)
Kepala Staf Angkatan Bersenjata
4		Jenderal TNI Abdul Haris Nasution	Juni 1962	Februari 1966	TNI Angkatan Darat	Kepala Staf Angkatan Bersenjata (1962-1966)
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
5		Jenderal TNI Soeharto	Juni 1968	Maret 1973	TNI Angkatan Darat	Merangkap Presiden RI, Menhankam
6		Jenderal TNI Maraden Panggabean	28 Maret 1973	17 April 1978	TNI Angkatan Darat	Merangkap Menhankam
7		Jenderal TNI M. Yusuf	17 April 1978	28 Maret 1983	TNI Angkatan Darat	Merangkap Menhankam
8		Jenderal TNI L.B. Moerdani	28 Maret 1983	27 Februari 1988	TNI Angkatan Darat	Merangkap Pangkopkamtib
9		Jenderal TNI Try Sutrisno	27 Februari 1988	19 Februari 1993	TNI Angkatan Darat
10		Jenderal TNI Edi Sudradjat	19 Februari 1993	21 Mei 1993	TNI Angkatan Darat	Merangkap KSAD dan Menhankam
11		Jenderal TNI Feisal Tanjung	21 Mei 1993	12 Februari 1998	TNI Angkatan Darat
12		Jenderal TNI Wiranto	16 Februari 1998	26 Oktober 1999	TNI Angkatan Darat	Merangkap Menhankam
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
13		Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto	26 Oktober 1999	7 Juni 2002	TNI Angkatan Laut
14		Jenderal TNI Endriartono Sutarto	7 Juni 2002	13 Februari 2006	TNI Angkatan Darat	Seharusnya pensiun tahun 2002 lalu mendapat perpanjangan dinas mulai 1 Mei 2002 hingga 30 April 2007 berdasarkan surat keputusan nomor 1999/II/2002
15		Marsekal TNI Djoko Suyanto	13 Februari 2006	28 Desember 2007	TNI Angkatan Udara
16		Jenderal TNI Djoko Santoso	28 Desember 2007	28 September 2010	TNI Angkatan Darat
17		Laksamana TNI Agus Suhartono	28 September 2010	30 Agustus 2013	TNI Angkatan Laut
18		Jenderal TNI Moeldoko	30 Agustus 2013	8 Juli 2015	TNI Angkatan Darat
19		Jenderal TNI Gatot Nurmantyo	8 Juli 2015	Sekarang	TNI Angkatan Darat

 

 Gabungan Kepala-Kepala Staf

Pada tahun 1955 jabatan KASAP dihapus dan diganti dengan gabungan kepala-kepala staf yang ketuanya dijabat secara bergiliran dari setiap angkatan. Pada tahun 1962 jabatan ketua gabungan kepala-kepala staf dihapus dan diganti jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) hingga tahun 1966.

No	Foto	Nama	Dari	Sampai	Angkatan	Keterangan
Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf
1		Jenderal TNI Abdul Haris Nasution	Desember 1955	1959	TNI Angkatan Darat	Giliran pertama (1955-1956)[22] Giliran kedua (1956-1957)[23] Giliran ketiga (1958-1959)[24]
2		Laksamana Udara Suryadi Suryadarma	Juli 1959	1961	TNI Angkatan Udara	Giliran pertama (1959-1960)[25] Giliran kedua (1960-1961)[26]